Teorikedaulatan rakya di Indonesia bisa dilihat dalam Pancasila sila ke-4, yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Selain itu, teori ini juga secara jelas termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang
Paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan, sebab pada akhirnya hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan itu kedaulatan rakyat? Sebelum menuju kepada pemahaman tentang kedaulatan rakyat, terlebih dahulu perlu diketahu tentang siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dalam hal ini, maka dalam dunia ilmu hukum dikenal adanya lima teori kedaulatan yaituKedaulatan mengenai teori kedaulatan rakyat, teori ini memandang dan memaknai bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat, sehingga dalam melaksanakan tugasnya pemerintah harus berpegang pada kehendak rakyat yang lazimnya disebut dengan Juga Sejarah Kemerdekaan Indonesia dan Manfaat Memahaminya untuk Meningkatkan NasionalismeDefinisi Kedaulatan RakyatFoto Definisi Kedaulatan Rakyat Foto ilustrasi pemilu berasal dari bahasa Arab “daulah”, yang artinya kekuasaan bahasa Inggris kedaulatan disamakan dengan kata “sovereignty”. Sedangkan dalam bahasa Latin, kedaulatan diartikan sebagai “supremus” artinya yang dari berbagai bahasa tersebut dapat diartikan sebagai wewenang tertinggi dari suatu kesatuan dalam negara diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak berasal dari kekuasaan mempunyai dua pengertian, yaitu kedaulatan ke dalam dan ke ke dalam merupakan kedaulatan di mana suatu negara untuk mengatur segala kepentingan rakyatnya tanpa campur tangan negara Pembukaan Undang-Undang Negara RI Tahun 1945, kedaulatan tersebut tampak pada tujuan Negara untukMelindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan kedaulatan keluar adalah kedaulatan suatu negara untuk mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara-negara lain demi kepentingan bangsa dan keluar mengandung pengertian kekuasaan untuk mengadakan atau kerjasama dengan negara dan kerjasama ini tentu saja untuk kepentingan sosial. Ini berarti pula bahwa bahwa negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sederajat dengan negara apa itu kedaulatan rakyat? Kedaulatan rakyat dianggap sebagai hal, di mana kehendak rakyat adalah satu-satunya sumber kekuasaan bagi dari itu legitimasi kekuasaan pemerintah adalah berasal dari segala aspek penyelenggaraan pemerintahan seharusnya melibatkan rakyat atau setidaknya tidak menciderai kepentingan dan nurani Juga Isi Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan SejarahnyaTeori Kedaulatan RakyatFoto Teori Kedaulatan Rakyat Foto rakyat berkumpul kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan ini berusaha mengimbangi kekuasaan tunggal raja atau pemimpin demikian, teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa teori ini menjadi dasar dari negara-negara teori ini adalah John Locke, Montesquieu dan Jean-Jacques Juga Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Saksi Sejarah Kemerdekaan IndonesiaTokoh Teori Kedaulatan RakyatFoto Tokoh Teori Kedaulatan Rakyat Foto tumpukan buku kedaulatan rakyat dipelopori oleh beberapa tokoh, meliputi1. Johanes AlthusiusAlthusius menyatakan bahwa perjanjian masyarakat akibat tunduk kepada kekuasaan merupakan dasar terjadinya susunan kehidupan manusia. Sedangkan pemegang kekuasaan tersebut dipilih oleh Juga Tugu Proklamasi Sejarah Proses Pembangunan dan Monumen yang Ada di Dalamnya2. MostesquieuMostesquieu berpendapat bahwa kekuasaan dalam negara harus dibagi ke dalam tiga kekuasaan terpisah separated of powers, yaituLegislatif, yakni kekuasaan untuk membentuk peraturan perundang-undangan suatu yaitu kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang yaitu kekuasaan untuk mengawasi jalannya pemerintahan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang John LockeLocke mengungkapkan bahwa kekuasaan negara berasal dari perjanjian masyarakat, di mana masyarakat menyerahkan hak-haknya kepada pemerintah sedangkan pemerintah akan mengembalikan hak tersebut dan melaksanakan kewajibannya dalam bentuk peraturan Locke menyatakan bahwa terbentuknya negara didasarkan pada asas pactum unionis dan pactum unionis adalah perjanjian antarindividu untuk membentuk negara, sedangkan pactum subjectionis adalah perjanjian antara individu dan negara yang tersebut menentukan bahwa individu memberikan mandat kepada negara atau rakyat diberikan agar pemerintah mendapat kekuasaan dalam mengelola negara berdasarkan konstitusi yang ditetapkan dalam pactum Locke juga membagi kekuasaan menjadi tiga, yaituKekuasaan legislatif kekuasaan untuk membuat dan menetapkan eksekutif kekuasaan untuk melaksanakan federatif kekuasaan untuk menetapkan perang dan damai, membuat perjanjian dengan negara lain dan membuat perjanjian dengan badan di luar Juga Arti Bela Negara, Tujuan, Nilai Dasar, serta Contoh Sikap dalam Kehidupan Sehari-hari4. Jean-Jacques RousseauMengemukakan teori tentang sosial contract di mana kedaulatan merupakan perwujudan dari kehendak umum suatu bangsa yang Kedaulatan RakyatFoto Contoh Kedaulatan Rakyat Pexels/Anna ShvetsFoto gotong royong Orami Photo StockPenerapan kedaulatan rakyat di Indonesia tidak lepas dari upaya demokrasi yang dilakukan dalam berbagai kegiatan. Mulai dari lingkup masyarakat yang lebih kecil hingga lingkup pemerintahan contoh kedaulatan rakyat, yakniTurut serta dalam pemilihan kepala negara dan fasilitas program untuk masyarakat melalui ruang bagi masyarakat untuk membantu banyak partai politik demi mendukung membangun kekuasaan informasi mengenai kedaulatan rakyat, mulai dari teori, hingga contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, jadi warga negara yang berperan turut melestarikan demokrasi!
Pewujudankedaulatan rakyat lainnya dapat dilihat pula dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 1 ayat (2). Dalam ayat tersebut ditegaskan. "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Dari ini diketahui, UUD 1945 menentukan bagian mana saja dari kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan pada badan
- Simak pengertian kedaulatan rakyat, lengkap dengan sifat dan macamnya dalam artikel ini. Pemegang kedaulatan di negara Indonesia adalah rakyat. Kedaulatan memiliki arti kekuasaan. Semua kegiatan yang berkaitan dengan kenegaraan harus didasarkan pada kepentingan rakyat. Hal tersebut dikarenakan Indonesia merupakan negara demokrasi. Selain itu, kedaulatan negara berada di tangan rakyat sudah menjadi ketetapan bangsa Indonesia yang dituangkan dalam konstitusi. Lalu apa itu kedaulatan rakyat? Baca juga Apa Arti Kedaulatan? Ini Pengertian dan Prinsip Kedaulatan Republik Indonesia Baca juga Apa itu Demokrasi? Inilah Pengertiannya, Lengkap dengan Unsur, Prinsip dan Jenis-jenisnya Dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP dan MTs Kelas VIII yang disusun oleh Sugiyarto, berikut pengertian kedaulatan rakyat lengkap dengan sifat-sifatnya Pengertian Kedaulatan Rakyat Kedaulatan yaitu kekuasaan tertinggi yang harus dimiliki oleh suatu negara. Sedangkan, kedaulatan rakyat berarti demokrasi. Sifat-sifat Kedaulatan 1. Permanen tetap Kedaulatan suatu negara akan tetap ada selama negara itu berdiri.
Jakarta - Indonesia adalah negara hukum sekaligus negara demokrasi. Salah satu ciri negara demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Pernyataan tersebut tertuang dalam Pembukaan UUD Lincoln, presiden Amerika Serikat ke-16 yang dikenal sebagai bapak demokrasi menjelaskan, demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam hal ini, rakyat memiliki kebebasan dalam berbagai lini kehidupan, termasuk aktivitas hakikatnya, kekuasaan suatu negara demokrasi berada di tangan rakyat untuk kepentingan bersama. Di Indonesia, penerapan demokrasi didasari oleh Pancasila sila keempat yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" yang dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan Negara DemokrasiDikutip dari Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang disusun oleh Direktorat Pembinaan SMA, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek berikut prinsip dasar negara demokrasi1. Kedaulatan rakyat2. Pemerintahan berdasarkan dari yang Kekuasaan Hak-hak Jaminan hak-hak asasi manusia HAM.6. Pemilihan yang bebas dan Persamaan derajat di depan Proses hukum yang Pembatasan pemerintahan secara Pluralisme sosial, ekonomi, dan Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari bukti normatif dan empirik. Bukti normatif dapat ditemukan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Bukti yang menunjukkan Indonesia adalah negara demokrasi tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea UUD 1945 menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berbunyi "maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...." Penggalan alinea keempat Pembukaan UUD 1945Adapun, bunyi secara utuh adalah sebagai berikut"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."Selain Pembukaan UUD 1945, bukti normatif juga terdapat dalam Batang Tubuh. Berikut pasal-pasal yang menyebutkan Indonesia adalah negara Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."2. Pasal 28 yang berbunyi "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."Bukti normatif juga terdapat dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat RIS dan UUDS 1945, sebagai berikut1. Konstitusi RIS Pasal 1- Ayat 1 berbunyi "Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi"- Ayat 2 berbunyi "Kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat"2. Dalam UUDS 1950 Pasal 1- Ayat 1 berbunyi "Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan"- Ayat 2 berbunyi "Kedaulatan Republik Indonesia adalah ditangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan rakyat"Sementara itu, bukti empirik yang menunjukkan Indonesia adalah negara demokrasi dapat dilihat pada masa pemerintahan yang pernah berjalan di Indonesia. Antara lain masa revolusi, parlementer, demokrasi terpimpin, orde baru, dan reformasi. Simak Video "Anies Kini Orang Tak 'Commit' Demokrasi Lebih Berani Ungkap Pikirannya" [GambasVideo 20detik] kri/lus
1Tujuan Penelitian 1. agar siswa dapat mengetahui konsep dasar wawasan, hakikat, dan unsur dasar wawasan nusantara 2. Agar siswa dapat mengetahui peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan nusantara. 1 Manfaat Penelitian 1. Memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang wawasan nusantara 2.
26. wujud nyata indonesia melaksanakan kedaulatan ke luar adalah... a. terbentuknya organisasi, baik regional maupun internasionalb. terbentuknya masyarakat internasionalc. kemampuan indonesia mengusir penjajahd. kemampuan indonesia melaksanakan politik luar negeri bebas aktifut ledaulatan negara selalu Jawaban Indonesia melaksanakan politik luar negeri bebas aktifPenjelasanmaaf kalau salah
Sesuaidengan pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut maka pemerintah Indonesia melaksanakan penyelenggaraan pemerintah sebagai amanat kedaulatan rakyat. Dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menerangkan bahwa "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar". Selain itu dalam Pasal 9 ayat (1
- Улուкաςюза сн ፓлоշа
- Кищա οзвуфቃп
Sebagai salah satu contoh negara kesatuan maka tipe sistem pemerintahan yang digunakan oleh negara Indonesia salah satunya berciri pemerintahan terpusat dan pendelegasian beberapa wewenang kepada pemerintah daerah. Kedaulatan tertinggi di Indonesia berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang oleh karena itu pemerintah perlu menunjukkan perilaku-perilaku yang ditampilkan dalam perwujudan kedaulatan rakyat. Adapun perilaku yang dapat ditampilkan oleh pemerintah diantaranya adalah sebagai berikutEfektivitas dan Efisiensi Lembaga Perwakilan RakyatTugas lembaga negara yang bertindak sebagai lembaga perwakilan di Indonesia seperti MPR Majelis Perwakilan Rakyat, DPR Dewan Perwakilan Rakyat, DPD Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan penjelmaan dari rakyat karena lembaga-lembaga tersebut merupakan lembaga penyalur aspirasi rakyat. Dengan demikian lembaga perwakilan rakyat merupakan sarana yang paling efektif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebagai pemerintah, diperlukan adanya efektivitas dan efisiensi dari lembaga perwakilan rakyat tersebut sehingga kedaulatan rakyat benar-benar dapat terkaitTugas dan Wewenang DPRTugas dan Fungsi DPRDTugas dan Fungsi MPRTugas dan Fungsi DPRD Persamaan Warga Negara dalam HukumWarga negara merupakan penduduk suatu negara yang mendapat legalitas untuk diakui secara hukum dari negara tersebut. Sebagai negara hukum, pemerintah Indonesia menjamin warga negaranya untuk mendapatkan persamaan baik di hadapan hukum maupun pemerintah. Tidak hanya pemerintah saja, warga negara yang tinggal di suatu negara juga sangat penting untuk menjunjung hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan UUD Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Istilah kesamaan di dalam hukum ini biasa disebut dengan “equality before the law”. Persamaan warga negara dalam hukum ini merupakan salah satu contoh perilaku yang ditampilkan dalam perwujudan kedaulatan rakyat. Baca juga Landasan Hukum Persamaan Kedudukan Warga NegaraJaminan Perlindungan HAMPerlindungan HAM Hak Asasi Manusia merupakan bagian penting dalam pemerintahan Indonesia, bahkan di dalam konstitusi Indoneisa yakni UUD 45 terdapat pasal-pasal yang secara khusus membahas HAM ini. Jaminan perlindungan HAM telah diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui berbagai tindakan sepertiPemberlakuan UU tentang HAM dan pengesahan berbagai konvensi tentang HAM Baca kuga Pengertian KonvensiPendirian lembaga-lembaga perlindungan HAM Baca juga Lembaga Perlindungan HAMPembentukan lembaga peradilan yang demikian itu merupakan contoh perilaku pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan rakyat yang mana kepentingan rakyatlah yang paling terkaitPengertian Instrumen HAM di IndonesiaHambatan Penegakan HAMDasar Hukum HAMUpaya Pemerintah dalam Menegakkan HAMSupremasi Hukum dalam Penyelenggaraan Kedaulatan RakyatSupremasi hukum merupakan suatu tindakan dimana pemerintah menganggap bahwa kekuasaan tertinggi adalah hukum. Di Indonesia sendiri, sumber dari segala sumber hukum adalah konstitusi negara yaitu UUD 1945. Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, maka pemerintah dalam penyelenggaraan negara harus mengikuti segala peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa kecuali dan menerima segala resiko atas pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga negara Indonesia melaksanakan kedaulatan rakyat menurut UUD. Baca juga Sejarah UUDPenyelenggaraan Pemerintahan sebagai Amanat Kedaulatan RakyatTeori kedaulatan rakyat dimaknai bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat oleh karena itu segala penyelenggaraan pemerintahan ditunjukan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV berbunyi “…disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indoneisa, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Rebublik Indonesia yang berkedaulatan rakyat…”. Sesuai dengan pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut maka pemerintah Indonesia melaksanakan penyelenggaraan pemerintah sebagai amanat kedaulatan rakyat. Dalam Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 menerangkan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar”. Selain itu dalam Pasal 9 ayat 1 menjelaskan tentang sumpah presiden dan wakil presiden yakni “… memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan menjalankan segala undang-undang dan peratuirannya dengan selurus-lurusnya..”. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah wajib menjalankan amanat kedaulatan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baca juga Ciri-Ciri Konstitusi NegaraPenyelenggaraan Proses Peradilan Administrasi yang Bebas dan MandiriSebagai negara hukum, Indonesia selalu berupaya agar kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat dapat berjalan beriringan dan saling mendukung satu sama lain. Untuk menghindari jenis-jenis pelanggaran ham dan penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan wewenang maka diperlukan adanya pengawasan yang baik maupun dikenai pelanggaran administrasi. Untuk mengadili pelanggaran seperti ini pemerintah membentu PTUN Peradilan Tata Usaha Negara. Penyelenggaraan proses peradilan administrasi harus bebas dan mandiri sehingga terhindar dari KKN Korupsi, Kolsdi, dan Nepotisme.Artikel terkaitPeranan Mahasiswa dalam Pemberantasan KorupsiPenyebab Korupsi dan Cara MengatasinyaDampak Korupsi Bagi NegaraPenyelenggaraan PemiluDi Indonesia, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung sesuai dengan asas-asas pemilu yaitu Luber Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia dan Jurdil Jujur dan Adil. Pelaksanaan pemilu ini bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat baik di pusat maupun di daerah. Selain itu, pelaksanaan pemilu merupakan perwujudan dari nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh bangsa Indonesia demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Jenis-jenis pemilu di Indonesia diantaranya adalahPemilu untuki memilih bupati/walikota dan gubernurPemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRDPemilu untuk memilih wakil presiden dan wakil presidenDemokrasi yang dijunjung oleh bangsa Indonesia adalah Demokrasi Pancasila yang mana pelaksanaanya didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Pelaksanaan demokratisasi melalui pemilu ini merupakan salah satu contoh perilaku yang ditampilkan pada perwujudan kedaulatan rakyat. Baca juga Asas-Asas Demokrasi PancasilaContoh nomor 1 sampai 7 merupakan perilaku yang ditampilkan dalam perwujudan kedaulatan oleh pemerintah. Lalu, bagaimana perilaku kita sebagai warga negara untuk turut menampilkan sikap dan perilaku sebagai perwujudan kedaulatan rakyat? berikut inilah beberapa Terhadap Peraturan yang BerlakuDi suatu negara tentunya terdapat norma-norma hukum yang dijunjung yang berlaku bagi seluruh warga negara. Selain itu juga terdapat norma dalam masyarakat yang sangat dipatuhi oleh masyarakat di suatu wilayah. Norma-norma tersebut bermanfaat untuk mengatur segala tingkah laku manusia atau dalam hal ini masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara yang berkedaulatan rakyat sudah menjadi kewajiban kita untuk menampilkan perilaku untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yaitu dengan taat terhadap peraturan dan prundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Baca juga Pengertian NormaMendukung Berbagai Kegiatan Pemerintah yang Memberi Dampak Positif Bagi MasyarakatPemerintah selalu melaksanakan program-program tertentu untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV. Salah satu pelilaku yang dapat kita tampilkan guna mewujudkan kedaulatan rakyat adalah mendukung berbagai kegiatan pemerintah yang memberi dampak positif bagi masyarakat. Adapaun yang dapat kita lakukan diantaranya adalahMengikuti proses pemilu dengan baik dan selektif dalam memilih pemimpin agar calon pemimpin bangsa yang kita pilih merupakan kandidat yang memang benar-benar berpotensi untuk mengatur pemerintahan di dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun dan tanggap terhadap kondisi sekitar dan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasa merugikan banyak masyarakatArtikel terkaitTahap-Tahap Kebijakan PublikKebijakan PrivasiTurut Aktif dalam Pembangunan NasionalPembangunan nasional diperlukan demi terwujudnya masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur. Pembangunan nasional tidak akan berhasil jika hanya dibebankan kepada pemerintah, kita sebagai warga negara harus turut andil di dalamnya. Apalagi prinsip kedaulatan rakyat yang menjadikan rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi membuat rakyat sendiri harus ikut terjun langsung dan turut aktif dalam pembangunan nasional. Sikap seperti ini merupakan salah satu perilaku yang ditampilkan dalam perwujudan kedaulatan uraian di atas telah mengulas tentang perilaku yang biasa ditampilkan dalam perwujudan kedaulatan rakyat. Semoga kita bisa menjadi salah satu warga negara yang dapat berpartisipasi aktif dalam perwujudan kedaulatan rakyat tersebut.jsZT.
salah satu perwujudan nyata dari kedaulatan rakyat di indonesia adalah
